Sulawesi sedang mengalami transformasi ekonomi paling agresif dalam sejarah dunia modernnya. Dalam satu dekade terakhir, kawasan ini berkembang menjadi salah satu pusat industri nikel terbesar di dunia—ditopang oleh ekspansi pertambangan, pembangunan kawasan industri pengolahan mineral, jaringan smelter, serta pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive yang memasok kebutuhan energi industri hilirisasi.
Transformasi tersebut menempatkan Sulawesi sebagai bagian penting dalam rantai pasok global mineral kritis untuk baja nirkarat dan baterai kendaraan listrik. Namun di balik narasi pertumbuhan ekonomi dan transisi energi global, muncul persoalan lain yang semakin sulit diabaikan: tekanan ekologis yang meningkat, degradasi ruang hidup masyarakat, serta lemahnya kapasitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
Situasi itu menjadi latar utama penyelenggaraan Dialog Publik Hari Bumi 2026 yang diselenggarakan oleh Yayasan BIJAK, bekerja sama dengan Jaringan Pengacara Lingkungan Sulawesi, Yayasan ESAI, Yayasan Pendidikan Rakyat dan Koalisi Sulawesi Tanpa Polusi di Kota Palu. Forum tersebut mempertemukan pengacara publik, organisasi masyarakat sipil, akademisi, aktivis lingkungan, dan institusi pemerintah untuk mendiskusikan arah perlindungan lingkungan hidup di tengah ekspansi industri ekstraktif yang terus meluas di Indonesia Timur, khususnya di pulau Sulawesi.
Kegiatan ini tidak sekadar menjadi ruang diskusi mengenai kerusakan lingkungan. Lebih jauh, menempatkan hukum sebagai arena penting dalam menentukan masa depan ekologis Sulawesi: apakah instrumen hukum masih mampu mengendalikan laju eksploitasi sumber daya alam, atau justru semakin tertinggal oleh percepatan investasi industri ekstraktif.
Ekspansi Industri Nikel dan Konsolidasi Kapitalisme Ekstraktif. Dalam pemaparannya, peneliti dan aktivis lingkungan Arianto Sangaji menjelaskan bahwa perkembangan industri nikel di Sulawesi tidak dapat dilepaskan dari model pembangunan berbasis ekstraktivisme—yakni sistem ekonomi yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam secara intensif untuk kepentingan akumulasi modal.
Menurutnya, model pembangunan tersebut memperlihatkan kecenderungan konsentrasi investasi skala besar pada sektor pertambangan dan industri logam dasar, dengan orientasi utama pada kebutuhan pasar global. Di Sulawesi Tengah, sektor industri logam dasar berbasis nikel pada 2025 tercatat menyumbang lebih dari 33 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), meningkat signifikan dibanding satu dekade sebelumnya.
Nilai ekspor industri logam dasar Sulawesi Tengah bahkan mencapai sekitar USD 18,59 miliar pada tahun yang sama dan mendominasi lebih dari 83 persen total ekspor daerah. Pertumbuhan ekonomi tersebut sering dipresentasikan sebagai keberhasilan hilirisasi nasional. Akan tetapi, forum ini menyoroti bahwa indikator pertumbuhan makro tidak selalu mencerminkan distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat lokal.
Arianto Sangaji menekankan adanya ketimpangan antara pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi terbesar dan pihak yang menanggung dampak sosial-ekologis paling serius. Menurutnya, sebagian besar keuntungan industri ekstraktif justru terkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan besar dan modal transnasional, sementara masyarakat di sekitar kawasan industri menghadapi tekanan ekologis, konflik soaial-agraria, dan penurunan kualitas lingkungan hidup.
Dalam perspektif ekologis, ekspansi industri nikel juga berkorelasi dengan meningkatnya pembukaan kawasan hutan, perubahan bentang alam, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Kajian yang dipaparkan dalam forum menunjukkan bahwa sebagian wilayah konsesi pertambangan di Sulawesi beririsan dengan kawasan bernilai konservasi tinggi dan habitat penting biodiversitas global.
PLTU Captive dan Beban Lingkungan Industri Hilirisasi. Perkembangan industri pengolahan nikel di Sulawesi berjalan paralel dengan pembangunan PLTU captive berbahan bakar batubara. Infrastruktur energi ini menjadi tulang punggung operasional kawasan industri, sekaligus sumber baru tekanan lingkungan hidup di wilayah sekitar.
Dalam materinya, Muhammad Al Amin menjelaskan bahwa ekspansi smelter dan industri pengolahan mineral di Indonesia Timur sangat bergantung pada peningkatan kapasitas PLTU captive.
Industri nikel di Morowali dan Morowali Utara bahkan disebut memiliki ketergantungan tinggi terhadap pembangkit listrik berbasis batubara dengan kapasitas terpasang mencapai 6.865 MW.
Ketergantungan tersebut menghadirkan persoalan serius dalam konteks perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Emisi dari PLTU dan aktivitas industri berat mengandung berbagai polutan seperti sulfur dioksida (SO₂), nitrogen oksida (NOx), partikulat halus (PM2.5), serta emisi karbon dalam skala besar.
Selain kualitas udara, forum juga menyoroti risiko pencemaran perairan pesisir akibat sedimentasi, limbah industri, dan aktivitas pertambangan terbuka. Sejumlah riset akademik yang dikutip dalam TOR kegiatan menunjukkan adanya penurunan kejernihan perairan pesisir Morowali yang berkorelasi dengan ekspansi industri pengolahan nikel.
Muhammad Al Amin juga menegaskan bahwa dampak industri ekstraktif tidak berhenti pada kerusakan ekologis semata. Dalam banyak kasus, ekspansi pertambangan dan kawasan industri memicu konflik agraria, penggusuran ruang hidup masyarakat, serta kriminalisasi terhadap warga dan masyarakat adat yang mempertahankan wilayahnya.
Di tingkat lokal, transisi energi yang dipromosikan sebagai agenda hijau justru menghadirkan persoalan baru: meningkatnya tekanan terhadap ruang hidup masyarakat dan lingkungan di sekitar kawasan industri
Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan. Indonesia pada dasarnya telah memiliki kerangka regulasi lingkungan hidup yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi tersebut menyediakan instrumen pengawasan, kewajiban AMDAL, persetujuan lingkungan, sanksi administratif, gugatan perdata, hingga pidana lingkungan.
Namun forum ini menilai bahwa problem utama perlindungan lingkungan di Indonesia tidak terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi dan pengawasan.
Peserta forum menyoroti masih terbatasnya keterbukaan informasi lingkungan, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, serta minimnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.
Dalam praktik litigasi, masyarakat terdampak juga sering menghadapi hambatan struktural yang tidak sederhana. hambatan tersebut terjadi justru karena instrumen pelaksana hukum itu sendiri yang cenderung berpihak pada program hilirisasi dan mengesampingkan fokus utama penegakan hukum lingkungan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. hambatan-hambatan tersebut berupa akses terbatas terhadap dokumen lingkungan, tingginya biaya pembuktian ilmiah, ketimpangan sumber daya antara warga dan korporasi, hingga risiko intimidasi terhadap pembela lingkungan hidup.
Di titik inilah litigasi lingkungan dipandang memiliki fungsi strategis yang lebih luas daripada sekadar penyelesaian sengketa di pengadilan. Litigasi menjadi instrumen untuk membuka akses informasi, membangun akuntabilitas korporasi, memperkuat posisi tawar masyarakat terdampak, sekaligus menguji konsistensi negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi lingkungan hidup.
Karena itu, tidak hanya dimaksudkan sebagai forum diskusi tahunan tentang lingkungan hidup. Forum ini menjadi ruang pertemuan berbagai pihak—mulai dari masyarakat sipil, akademisi, pegiat lingkungan, media, hingga pemerintah—untuk membicarakan secara lebih jujur bagaimana ekspansi industri telah mempengaruhi ruang hidup masyarakat di Sulawesi. Dari ruang dialog ini, muncul dorongan bersama untuk memperkuat pengawasan lingkungan, memperluas keterlibatan publik, mendokumentasikan dampak-dampak ekologis yang terjadi, serta membangun langkah advokasi dan upaya hukum yang lebih terhubung dengan pengalaman nyata masyarakat terdampak.
Membangun Agenda Perlindungan Ekologis di Sulawesi. Forum ini juga menghasilkan sejumlah dorongan strategis mengenai arah perlindungan lingkungan hidup di Sulawesi. Beberapa isu yang mengemuka antara lain perlunya penguatan pengawasan lingkungan, evaluasi terhadap izin industri di kawasan rentan ekologis, percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal.
Selain itu, penguatan jejaring advokasi lintas daerah dipandang penting mengingat karakter industri ekstraktif di Sulawesi melibatkan korporasi besar dengan jejaring modal dan kekuasaan yang luas.
Bagi Yayasan BIJAK, penguatan litigasi strategis merupakan bagian dari upaya memperluas kontrol publik terhadap tata kelola sumber daya alam dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak berjalan dengan mengorbankan keberlanjutan ekologis. Momentum Hari Bumi 2026 dalam konteks ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Namun merupakan salah satu dari bentuk ruang refleksi mengenai arah pembangunan Sulawesi di tengah meningkatnya tekanan industri ekstraktif global.
Sebab pada akhirnya, pertanyaan paling mendasar yang mengemuka dari forum ini bukan hanya mengenai seberapa besar nilai investasi atau pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan industri nikel, melainkan tentang bagaimana memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan dalam batas-batas keadilan ekologis, penghormatan terhadap hak masyarakat, dan supremasi hukum lingkungan.
Di tengah percepatan industrialisasi yang terus berlangsung, masa depan Sulawesi tidak hanya sedang dipertaruhkan di kawasan tambang atau ruang industri, tetapi juga di ruang-ruang kebijakan, pengawasan publik, dan pengadilan.
