Pembukaan Dialog Hari Bumi

Menguji Janji Transisi Energi di Tanah Nikel Sulawesi

by with No Comment Hukum dan AdvokasiKemanusiaanLingkunganPLTU Captive
Pembicara Dialog Hari Bumi 2026

Sulawesi sedang mengalami transformasi ekonomi paling agresif dalam sejarah dunia modernnya. Dalam satu dekade terakhir, kawasan ini berkembang menjadi salah satu pusat industri nikel terbesar di dunia—ditopang oleh ekspansi pertambangan, pembangunan kawasan industri pengolahan mineral, jaringan smelter, serta pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive yang memasok kebutuhan energi industri hilirisasi.

Transformasi tersebut menempatkan Sulawesi sebagai bagian penting dalam rantai pasok global mineral kritis untuk baja nirkarat dan baterai kendaraan listrik. Namun di balik narasi pertumbuhan ekonomi dan transisi energi global, muncul persoalan lain yang semakin sulit diabaikan: tekanan ekologis yang meningkat, degradasi ruang hidup masyarakat, serta lemahnya kapasitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Situasi itu menjadi latar utama penyelenggaraan Dialog Publik Hari Bumi 2026 yang diselenggarakan oleh Yayasan BIJAK, bekerja sama dengan Jaringan Pengacara Lingkungan Sulawesi, Yayasan ESAI, Yayasan Pendidikan Rakyat dan Koalisi Sulawesi Tanpa Polusi di Kota Palu. Forum tersebut mempertemukan pengacara publik, organisasi masyarakat sipil, akademisi, aktivis lingkungan, dan institusi pemerintah untuk mendiskusikan arah perlindungan lingkungan hidup di tengah ekspansi industri ekstraktif yang terus meluas di Indonesia Timur, khususnya di pulau Sulawesi.

Kegiatan ini tidak sekadar menjadi ruang diskusi mengenai kerusakan lingkungan. Lebih jauh, menempatkan hukum sebagai arena penting dalam menentukan masa depan ekologis Sulawesi: apakah instrumen hukum masih mampu mengendalikan laju eksploitasi sumber daya alam, atau justru semakin tertinggal oleh percepatan investasi industri ekstraktif.

Ekspansi Industri Nikel dan Konsolidasi Kapitalisme Ekstraktif. Dalam pemaparannya, peneliti dan aktivis lingkungan Arianto Sangaji menjelaskan bahwa perkembangan industri nikel di Sulawesi tidak dapat dilepaskan dari model pembangunan berbasis ekstraktivisme—yakni sistem ekonomi yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam secara intensif untuk kepentingan akumulasi modal.

Menurutnya, model pembangunan tersebut memperlihatkan kecenderungan konsentrasi investasi skala besar pada sektor pertambangan dan industri logam dasar, dengan orientasi utama pada kebutuhan pasar global. Di Sulawesi Tengah, sektor industri logam dasar berbasis nikel pada 2025 tercatat menyumbang lebih dari 33 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), meningkat signifikan dibanding satu dekade sebelumnya.

Nilai ekspor industri logam dasar Sulawesi Tengah bahkan mencapai sekitar USD 18,59 miliar pada tahun yang sama dan mendominasi lebih dari 83 persen total ekspor daerah. Pertumbuhan ekonomi tersebut sering dipresentasikan sebagai keberhasilan hilirisasi nasional. Akan tetapi, forum ini menyoroti bahwa indikator pertumbuhan makro tidak selalu mencerminkan distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat lokal.

Arianto Sangaji menekankan adanya ketimpangan antara pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi terbesar dan pihak yang menanggung dampak sosial-ekologis paling serius. Menurutnya, sebagian besar keuntungan industri ekstraktif justru terkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan besar dan modal transnasional, sementara masyarakat di sekitar kawasan industri menghadapi tekanan ekologis, konflik soaial-agraria, dan penurunan kualitas lingkungan hidup.

Dalam perspektif ekologis, ekspansi industri nikel juga berkorelasi dengan meningkatnya pembukaan kawasan hutan, perubahan bentang alam, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Kajian yang dipaparkan dalam forum menunjukkan bahwa sebagian wilayah konsesi pertambangan di Sulawesi beririsan dengan kawasan bernilai konservasi tinggi dan habitat penting biodiversitas global.

PLTU Captive dan Beban Lingkungan Industri Hilirisasi. Perkembangan industri pengolahan nikel di Sulawesi berjalan paralel dengan pembangunan PLTU captive berbahan bakar batubara. Infrastruktur energi ini menjadi tulang punggung operasional kawasan industri, sekaligus sumber baru tekanan lingkungan hidup di wilayah sekitar.

Dalam materinya, Muhammad Al Amin menjelaskan bahwa ekspansi smelter dan industri pengolahan mineral di Indonesia Timur sangat bergantung pada peningkatan kapasitas PLTU captive.

Industri nikel di Morowali dan Morowali Utara bahkan disebut memiliki ketergantungan tinggi terhadap pembangkit listrik berbasis batubara dengan kapasitas terpasang mencapai 6.865 MW.

Ketergantungan tersebut menghadirkan persoalan serius dalam konteks perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Emisi dari PLTU dan aktivitas industri berat mengandung berbagai polutan seperti sulfur dioksida (SO₂), nitrogen oksida (NOx), partikulat halus (PM2.5), serta emisi karbon dalam skala besar.

Selain kualitas udara, forum juga menyoroti risiko pencemaran perairan pesisir akibat sedimentasi, limbah industri, dan aktivitas pertambangan terbuka. Sejumlah riset akademik yang dikutip dalam TOR kegiatan menunjukkan adanya penurunan kejernihan perairan pesisir Morowali yang berkorelasi dengan ekspansi industri pengolahan nikel.

Muhammad Al Amin juga menegaskan bahwa dampak industri ekstraktif tidak berhenti pada kerusakan ekologis semata. Dalam banyak kasus, ekspansi pertambangan dan kawasan industri memicu konflik agraria, penggusuran ruang hidup masyarakat, serta kriminalisasi terhadap warga dan masyarakat adat yang mempertahankan wilayahnya.

Di tingkat lokal, transisi energi yang dipromosikan sebagai agenda hijau justru menghadirkan persoalan baru: meningkatnya tekanan terhadap ruang hidup masyarakat dan lingkungan di sekitar kawasan industri

Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan. Indonesia pada dasarnya telah memiliki kerangka regulasi lingkungan hidup yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi tersebut menyediakan instrumen pengawasan, kewajiban AMDAL, persetujuan lingkungan, sanksi administratif, gugatan perdata, hingga pidana lingkungan.

Namun forum ini menilai bahwa problem utama perlindungan lingkungan di Indonesia tidak terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi dan pengawasan.

Peserta forum menyoroti masih terbatasnya keterbukaan informasi lingkungan, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, serta minimnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Dalam praktik litigasi, masyarakat terdampak juga sering menghadapi hambatan struktural yang tidak sederhana. hambatan tersebut terjadi justru karena instrumen pelaksana hukum itu sendiri yang cenderung berpihak pada program hilirisasi dan mengesampingkan fokus utama penegakan hukum lingkungan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. hambatan-hambatan tersebut berupa akses terbatas terhadap dokumen lingkungan, tingginya biaya pembuktian ilmiah, ketimpangan sumber daya antara warga dan korporasi, hingga risiko intimidasi terhadap pembela lingkungan hidup.

Di titik inilah litigasi lingkungan dipandang memiliki fungsi strategis yang lebih luas daripada sekadar penyelesaian sengketa di pengadilan. Litigasi menjadi instrumen untuk membuka akses informasi, membangun akuntabilitas korporasi, memperkuat posisi tawar masyarakat terdampak, sekaligus menguji konsistensi negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi lingkungan hidup.

Karena itu, tidak hanya dimaksudkan sebagai forum diskusi tahunan tentang lingkungan hidup. Forum ini menjadi ruang pertemuan berbagai pihak—mulai dari masyarakat sipil, akademisi, pegiat lingkungan, media, hingga pemerintah—untuk membicarakan secara lebih jujur bagaimana ekspansi industri telah mempengaruhi ruang hidup masyarakat di Sulawesi. Dari ruang dialog ini, muncul dorongan bersama untuk memperkuat pengawasan lingkungan, memperluas keterlibatan publik, mendokumentasikan dampak-dampak ekologis yang terjadi, serta membangun langkah advokasi dan upaya hukum yang lebih terhubung dengan pengalaman nyata masyarakat terdampak.

Membangun Agenda Perlindungan Ekologis di Sulawesi. Forum ini juga menghasilkan sejumlah dorongan strategis mengenai arah perlindungan lingkungan hidup di Sulawesi. Beberapa isu yang mengemuka antara lain perlunya penguatan pengawasan lingkungan, evaluasi terhadap izin industri di kawasan rentan ekologis, percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal.

Selain itu, penguatan jejaring advokasi lintas daerah dipandang penting mengingat karakter industri ekstraktif di Sulawesi melibatkan korporasi besar dengan jejaring modal dan kekuasaan yang luas.

Bagi Yayasan BIJAK, penguatan litigasi strategis merupakan bagian dari upaya memperluas kontrol publik terhadap tata kelola sumber daya alam dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak berjalan dengan mengorbankan keberlanjutan ekologis. Momentum Hari Bumi 2026 dalam konteks ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Namun merupakan salah satu dari bentuk ruang refleksi mengenai arah pembangunan Sulawesi di tengah meningkatnya tekanan industri ekstraktif global.

Sebab pada akhirnya, pertanyaan paling mendasar yang mengemuka dari forum ini bukan hanya mengenai seberapa besar nilai investasi atau pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan industri nikel, melainkan tentang bagaimana memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan dalam batas-batas keadilan ekologis, penghormatan terhadap hak masyarakat, dan supremasi hukum lingkungan.

Di tengah percepatan industrialisasi yang terus berlangsung, masa depan Sulawesi tidak hanya sedang dipertaruhkan di kawasan tambang atau ruang industri, tetapi juga di ruang-ruang kebijakan, pengawasan publik, dan pengadilan.

Amicus-Curiae

Apa itu Amicus Curiae? Mengenal “Sahabat Pengadilan” dalam Perjuangan Membela Alam

by with No Comment Hukum dan Advokasi

Bumibijak.org – Dalam sebuah persidangan perkara lingkungan hidup, kita biasanya hanya melihat dua pihak yang saling berhadapan : penggugat (masyarakat atau negara) dan tergugat (umumnya korporasi atau pembuat kebijakan). Namun, seiring dengan kompleksitas kasus hukum modern, muncul kebutuhan akan perspektif luar yang objektif untuk membantu hakim melihat gambaran besar dari dampak kerusakan alam. Di sinilah konsep Amicus Curiae atau “Sahabat Pengadilan” menjadi instrumen advokasi yang sangat vital.

Amicus Curiae bukanlah pihak yang berperkara secara langsung, melainkan individu atau organisasi yang memiliki kepentingan terhadap keadilan dan keahlian di bidang tertentu. Kehadiran mereka memberikan warna baru dalam sistem hukum kita, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan prosedur administratif, tetapi juga mempertimbangkan kebenaran ilmiah dan keadilan sosial bagi ekosistem.

Akar Sejarah dan Landasan Hukum di Indonesia

Konsep Amicus Curiae berasal dari tradisi hukum Common Law, namun keberadaannya telah diterima secara luas di negara-negara dengan sistem Civil Law seperti Indonesia. Secara formal, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, praktik ini berlandaskan pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks lingkungan hidup, hakim seringkali memiliki keterbatasan pengetahuan teknis mengenai dampak limbah kimia, ekologi hutan, atau perubahan iklim. Dengan menerima pendapat hukum (legal opinion) dari para ahli melalui mekanisme Amicus Curiae, hakim dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif sebelum menjatuhkan putusan yang berdampak luas.

Mengapa Keadilan Lingkungan Membutuhkan Sahabat Pengadilan?

Perkara lingkungan hidup seringkali dikategorikan sebagai “kasus sulit” karena melibatkan pembuktian yang rumit dan benturan kepentingan ekonomi yang masif. Berikut adalah alasan mengapa intervensi Amicus Curiae menjadi krusial :

1. Menyeimbangkan Ketimpangan Kekuatan (Equality of Arms)

Dalam banyak kasus, masyarakat lokal yang terdampak pencemaran seringkali kalah dalam hal sumber daya legal dan finansial dibandingkan dengan korporasi besar. Amicus Curiae yang diajukan oleh organisasi lingkungan atau akademisi dapat membantu memperkuat argumen masyarakat dengan basis data ilmiah yang kuat, sehingga terjadi keseimbangan argumen di hadapan majelis hakim.

2. Menyediakan Perspektif Ilmiah yang Objektif

Hakim bukanlah ahli biologi atau pakar hidrologi. Amicus Curiae memungkinkan para ilmuwan untuk menyajikan bukti-bukti teknis mengenai kerusakan ekosistem tanpa harus terjebak dalam kepentingan menang-kalah dari pihak yang berperkara. Hal ini memastikan putusan hakim didasarkan pada fakta sains yang akurat.

3. Representasi Kepentingan Publik dan Generasi Mendatang

Kasus lingkungan bukan hanya soal kerugian saat ini, tetapi juga soal hak generasi mendatang untuk menikmati udara bersih dan air sehat. Amicus Curiae bertindak sebagai suara bagi mereka yang tidak bisa bicara di ruang sidang—termasuk flora, fauna, dan anak cucu kita nantinya.

Mekanisme Pengajuan dan Struktur Dokumen

Bagi organisasi seperti Bumi Bijak, menyusun Amicus Curiae memerlukan ketelitian agar pendapat yang disampaikan benar-benar dipertimbangkan oleh hakim. Berikut adalah langkah-langkah strategisnya:

  • Identifikasi Kasus : Pilihlah kasus yang memiliki dampak preseden hukum yang besar atau yang menarik perhatian publik secara luas.

  • Penyusunan Argumen Hukum : Dokumen harus fokus pada isu hukum yang belum tersentuh atau memberikan interpretasi baru terhadap regulasi lingkungan yang ada.

  • Penyertaan Bukti Ilmiah : Gunakan hasil riset terbaru, pemetaan satelit, atau studi dampak sosial yang kredibel untuk mendukung argumen.

  • Prinsip Independensi : Pastikan bahwa penulis Amicus Curiae tidak memiliki hubungan finansial atau kepentingan pribadi dengan pihak yang berperkara untuk menjaga integritas dokumen.

Tantangan dalam Implementasi di Indonesia

Meskipun praktik ini semakin lazim, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Seringkali, penerimaan Amicus Curiae sepenuhnya bergantung pada diskresi atau kemauan majelis hakim. Tidak sedikit hakim yang masih bersifat konservatif dan menganggap bahwa campur tangan pihak ketiga dapat mengganggu kemandirian peradilan.

Oleh karena itu, diperlukan edukasi berkelanjutan bagi para praktisi hukum mengenai pentingnya keterbukaan pengadilan terhadap masukan publik. Transparansi dalam proses persidangan adalah kunci agar “Sahabat Pengadilan” ini tidak dianggap sebagai pengganggu, melainkan sebagai mitra dalam mencari kebenaran materiil.

Studi Kasus : Keberhasilan Amicus Curiae

Di berbagai belahan dunia, termasuk beberapa kasus di Mahkamah Konstitusi Indonesia, dokumen Amicus Curiae telah berhasil mengubah arah putusan. Misalnya, dalam pengujian undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air atau perlindungan kawasan pesisir. Ketika para ahli kelautan memberikan pandangan mengenai risiko ekologis dari sebuah kebijakan, hakim menjadi lebih berhati-hati dalam memutus perkara, yang pada akhirnya menyelamatkan ribuan hektar kawasan lindung.

Untuk memperkuat fungsi advokasi kami bumibijak.org, organisasi perlu membangun jejaring yang kuat dengan para ahli lintas disiplin. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain :

  1. Membentuk Panel Ahli : Menghimpun akademisi, peneliti, dan praktisi hukum yang siap menyusun dokumen saat terjadi krisis lingkungan.

  2. Digitalisasi Dokumen : Mengunggah setiap Amicus Curiae yang telah diajukan ke website agar dapat dipelajari oleh publik dan menjadi referensi bagi pegiat lingkungan lainnya.

  3. Kampanye Kesadaran Publik : Menjelaskan kepada masyarakat bahwa mereka memiliki hak untuk mendukung sebuah proses hukum melalui jalur-jalur yang konstitusional.

Keadilan untuk Semua

Pada akhirnya, peradilan lingkungan bukan sekadar tentang siapa yang menang di atas kertas, tetapi tentang bagaimana bumi ini tetap layak huni bagi semua makhluk. Amicus Curiae adalah jembatan antara dunia sains, realitas sosial, dan kaku-nya prosedur hukum.

Dengan menjadi “Sahabat Pengadilan” yang kredibel, kita tidak hanya membantu hakim menjalankan tugasnya, tetapi juga memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan demi kelestarian alam. Mari jadikan setiap instrumen hukum yang tersedia sebagai senjata untuk melindungi setiap jengkal tanah dan setetes air di negeri ini. Karena pada dasarnya, ketika kita membela alam, kita sedang membela kelangsungan hidup kita sendiri.

Krisis-Iklim-adalah-Krisis-Kemanusiaan

Krisis Iklim adalah Krisis Kemanusiaan : Mengapa Melindungi Bumi Berarti Menyelamatkan Nyawa

by with No Comment Kemanusiaan

Bumibijak.org – Selama dekade terakhir, narasi mengenai perubahan iklim sering kali didominasi oleh angka-angka statistik, grafik kenaikan suhu global, dan mencairnya lapisan es di kutub. Namun, bagi kita yang berpijak pada realitas sosial, krisis iklim bukan sekadar masalah sains atau perdebatan data di atas meja perundingan internasional. Krisis iklim, pada intinya, adalah ancaman eksistensial paling nyata bagi kemanusiaan abad ini.

Di Bumibijak.org, kami percaya bahwa setiap derajat kenaikan suhu bumi berkorelasi langsung dengan tingkat penderitaan manusia. Ketika alam kehilangan keseimbangannya, masyarakat yang paling rentanlah yang pertama kali akan menanggung bebannya.

Dampak Ketimpangan : Masyarakat Rentan di Garis Depan

Salah satu ironi terbesar dari krisis iklim adalah ketidakadilan yang ditimbulkannya. Mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap emisi karbon global justru merupakan pihak yang paling menderita akibat dampaknya. Petani kecil yang bergantung pada hujan, nelayan tradisional yang melaut di tengah cuaca yang tak menentu, hingga masyarakat di wilayah pesisir yang terancam tenggelam adalah wajah-wajah nyata dari krisis ini.

Kehilangan mata pencaharian akibat kekeringan berkepanjangan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah martabat manusia. Ketika seorang ayah tidak lagi bisa menghidupi keluarganya karena lahan pertaniannya menjadi tandus, atau ketika sebuah keluarga harus kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang, kita sedang membicarakan krisis kemanusiaan yang mendalam. Kemiskinan baru lahir dari rahim kerusakan lingkungan, menciptakan siklus penderitaan yang sulit diputus jika kita tidak segera bertindak.

Kesehatan dan Kelangsungan Hidup

Kemanusiaan sangat bergantung pada kesehatan ekosistem. Krisis iklim membawa ancaman serius terhadap kesehatan publik secara global. Perubahan pola cuaca memicu penyebaran penyakit menular, menurunkan kualitas air bersih, dan mengancam ketahanan pangan. Gizi buruk pada anak-anak di daerah terdampak kekeringan adalah bukti nyata bahwa kerusakan bumi secara langsung merusak masa depan generasi manusia.

Selain itu, bencana alam yang dipicu oleh perubahan iklim menyebabkan trauma psikologis yang mendalam bagi para penyintas. Kehilangan rumah, komunitas, dan orang-orang terkasih dalam bencana yang terjadi secara berulang meruntuhkan ketahanan mental masyarakat. Memanusiakan sesama berarti memastikan setiap orang memiliki akses terhadap lingkungan yang sehat dan aman untuk ditinggali.

Migrasi Paksa dan Pengungsi Iklim

Dampak sistemis dari krisis iklim melahirkan fenomena baru: pengungsi iklim. Ribuan orang terpaksa meninggalkan tanah kelahiran mereka karena wilayah tersebut tidak lagi layak huni. Migrasi paksa ini sering kali berujung pada konflik sosial di wilayah tujuan, perebutan sumber daya yang terbatas, hingga hilangnya identitas budaya.

Krisis ini melampaui batas negara. Ini adalah masalah global yang menuntut solidaritas tanpa batas. Kita tidak bisa lagi menutup mata dan menganggap bahwa badai yang terjadi di tempat jauh tidak akan berimbas pada kita. Di dunia yang saling terhubung ini, ketidakstabilan di satu wilayah akibat krisis iklim akan menciptakan gelombang ketidakstabilan di wilayah lainnya.

Hubungan Lingkungan dan Dampak Sosial : Visi Bumi Bijak

Bumi Bijak memandang bahwa upaya pelestarian alam adalah bagian tak terpisahkan dari misi kemanusiaan. Mengapa demikian? Karena lingkungan yang rusak akan melahirkan ketidakadilan sosial yang semakin tajam. Melindungi hutan, mengurangi polusi, dan melakukan transisi energi bukan hanya soal menyelamatkan pohon atau satwa langka, tetapi soal memastikan manusia bisa terus hidup dengan layak di planet ini.

Visi kami adalah menciptakan harmoni di mana kemajuan manusia tidak dibayar dengan kehancuran alam. Kami mendorong aksi-aksi berbasis komunitas yang tidak hanya berfokus pada penghijauan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat agar mereka lebih tangguh menghadapi perubahan iklim.

Membangun Ketahanan Komunitas (Community Resilience)

Kunci utama dalam menghadapi krisis ini adalah membangun ketahanan dari tingkat akar rumput. Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk melakukan mitigasi dan adaptasi. Edukasi mengenai pertanian berkelanjutan, pengelolaan air yang bijak, dan sistem peringatan dini bencana adalah langkah konkret untuk menyelamatkan nyawa.

Melalui platform bumibijak.org, kami mengajak Anda untuk terlibat dalam aksi mitigasi berbasis masyarakat. Kita perlu beralih dari pola pikir yang eksploitatif menuju pola pikir yang regeneratif. Setiap pohon yang kita tanam, setiap liter air yang kita hemat, dan setiap kebijakan ramah lingkungan yang kita dukung adalah kontribusi bagi keselamatan umat manusia.

Melindungi Bumi, Melindungi Masa Depan

Krisis iklim adalah ujian bagi nurani kita. Ini adalah pengingat bahwa manusia bukanlah penguasa bumi, melainkan bagian dari jaring-jaring kehidupan. Menjaga alam agar tetap menjadi rumah yang ramah bagi seluruh umat manusia adalah tugas suci kita bersama.

Kita tidak mewarisi bumi ini dari nenek moyang kita, melainkan meminjamnya dari anak cucu kita. Oleh karena itu, bertindak secara bijak hari ini berarti memastikan bahwa generasi mendatang masih memiliki udara segar untuk dihirup, air bersih untuk diminum, dan tanah yang subur untuk dipijak.

Mari kita jadikan krisis ini sebagai momentum untuk bersatu. Melindungi bumi adalah investasi terbaik untuk kemanusiaan. Inilah saatnya kita bertindak—bukan karena rasa takut akan bencana, tapi karena rasa cinta kepada sesama dan tanggung jawab terhadap masa depan. Bersama Bumi Bijak, mari kita wujudkan bumi yang lebih hijau, lebih adil, dan lebih manusiawi bagi semua.